Kebijakan Fiskal: Jenis, Fungsi, dan Instrumennya

Dalam menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah membutuhkan kebijakan. Adapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk itu adalah kebijakan fiskal dan moneter. Yang mana kedua kebijakan ini sangatlah penting dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Pada kesempatan kali ini akan fokus untuk membahas kebijakan fiskal.

Apa itu kebijakan fiskal? Berikut pembahasannya.

Pengertian Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Dalam hal ini, instrumen utama yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah atau belanja negara dan pajak. 

Pajak di sini digunakan untuk membiayai pembangunan dan pajak bersifat memaksa sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang bahwa semua wajib pajak yang berupa badan usaha ataupun perorangan wajib membayar pajak negara. Sedangkan yang dimaksud dengan pengeluaran atau belanja negara adalah biaya untuk perbaikan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, pembiayaan operasional, dan lainnya yang semuanya disusun dalam Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN).

Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN). Karenanya, kebijakan fiskal akan selalu berubah setiap tahunnya untuk menyesuaikan keadaan ekonomi dan rencana pembangunan yang saat itu tengah dilakukan oleh pemerintah. 

Kebijakan fiskal dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan cara mengubah besaran penetapan pajak kepada setiap wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk mengubah pendapatan pemerintah yang bersumber dari wajib pajak, dan juga bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik sehingga pembangunan ekonomi sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), definisi kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan mengenai pajak, penerimaan lain, utang piutang, dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan tertentu, meliputi menunjang kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.

Dalam buku Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal karya I Wayan Sudirman, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang berkaitan dengan pasar barang dan jasa.

Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

Kebijakan fiskal dan moneter saling terintegrasi, namun terdapat perbedaan yang mendasar.

1. Perbedaan dari segi pengambilan keputusan.

• Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang diputuskan dan dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
• Kebijakan moneter wewenangnya berada pada Bank Indonesia sepenuhnya

2. Perbedaan dari segi tujuannya

• Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor pelaku perputaran uang, yakni konsumen, pekerja, dan pelaku usaha
• Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat

Tujuan Kebijakan Fiskal

Adapun beberapa kebijakan fiskal adalah;

1. Menjaga stabilitas perekonomian suatu negara
2. Menciptakan pertumbuhan ekonomi suatu negara
3. Memperluas/memperbanyak lapangan pekerjaan
4. Menciptakan keadilan sosial meliputi distribusi pendapatan
5. Menjaga stabilitas harga/mengatasi inflasi
6. Mendorong laju investasi
7. Meningkatkan produk domestik bruto (PDB) per kapita dan PDB negara
8. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Baca juga: Pengertian Resesi Ekonomi, Penyebab dan Dampak yang Muncul

Jenis Kebijakan Fiskal

Jenis kebijakan fiskal terbagi menjadi dua, yakni berdasar teori dan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Berikut pemaparannya.

• Kebijakan fiskal berdasar teori;

1. Kebijakan Fiskal Fungsional

Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah yang mana ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, khususnya untuk meningkatkan kesempatan kerja.

2. Kebijakan Fiskal Disengaja (Terencana)

Kebijakan fiskal disengaja adalah suatu kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi negara dengan cara memanipulasi anggaran belanja negara secara disengaja, baik melalui perubahan pada pajak ataupun perubahan pada pengeluaran pemerintah.

Terdapat tiga bentuk kebijakan fiskal disengaja, yaitu;

• Pembuatan perubahan pada pengeluaran pemerintah
• Pembuatan perubahan pada sistem pemungutan pajak
• Pembuatan perubahan dalam pengelolaan pemerintah ataupun sistem pemungutan pajak secara serentak

3. Kebijakan Fiskal Tidak Disengaja (Insidental)

Kebijakan fiskal tidak disengaja adalah suatu kebijakan yang digunakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif.

Terdapat empat jenis kebijakan fiskal tidak disengaja, yaitu;

• Proposal
• Pajak progresif
• Kebijakan harga minimum
• Asuransi pengangguran

• Kebijakan fiskal berdasar jumlah penerimaan dan pengeluaran;

1. Kebijakan Fiskal Seimbang

Kebijakan fiskal seimbang adalah suatu kebijakan yang menyeimbangkan antara penerimaan dan pengeluaran. Dampak positifnya adalah negara tidak perlu meminjam dana dari dalam maupun luar negeri. Dampak negatifnya adalah negara dapat terpuruk perekonomiannya apabila kondisi ekonominya sedang tidak baik.

2. Kebijakan Fiskal Surplus

Kebijakan fiskal surplus adalah suatu cara untuk menghindari inflasi, yakni pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran.

3. Kebijakan Fiskal Defisit

Kebijakan fiskal defisit adalah suatu kebijakan yang berbanding terbalik dengan kebijakan fiskal surplus, yakni mampu mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian negara. Kekurangannya adalah negara akan terus berada dalam kondisi defisit.

4. Kebijakan Fiskal Dinamis

Kebijakan fiskal dinamis merupakan suatu kebijakan ekonomi yang dapat diambil sewaktu-waktu saat dibutuhkan oleh negara.

• Kebijakan fiskal dari segi penerapan/implementasinya;

1. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah ketika perekonomian negara sedang melemah dengan menaikkan anggaran belanja dan menurunkan/meniadakan pajak bagi sektor tertentu.

Fungsi kebijakan fiskal ekspansif adalah meningkatkan daya beli barang supaya perusahaan tetap dapat melakukan produksi tanpa memberhentikan pekerjanya.

2. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan fiskal kontraktif adalah suatu kebijakan yang digunakan untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio gini dengan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak.

Fungsi Kebijakan Fiskal

Beberapa fungsi kebijakan fiskal adalah;

1. Fungsi Alokasi yakni bertujuan untuk pembangunan ekonomi negara.
2. Fungsi Distribusi yakni berupaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat melalui distribusi pendapatan dan subsidi.
3. Fungsi Stabilisasi yakni untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga ekonomi makro.
4. Fungsi Pembangunan yakni untuk meningkatkan pembangunan negara dari segi fisik maupun kualitas.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya pada bagian awal, bahwa dalam kebijakan fiskal terdapat beberapa instrumen yang digunakan. Lalu apa itu instrumen kebijakan fiskal? Instrumen kebijakan fiskal adalah suatu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal. Berikut penjelasan instrumen kebijakan fiskal;

1. Pajak

Merupakan satu instrumen terpenting dalam kebijakan fiskal, karena dapat meningkatkan dan menurunkan daya beli masyarakat. Yakni dengan menurunkan pajak untuk meningkatkan produksi dan jasa sehingga daya beli menjadi meningkat, pun sebaliknya.

2. Belanja Negara

Nilai belanja negara dapat dikurangi atau ditambahkan sesuai dengan kebutuhan supaya tetap seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Jika terjadi defisit pada pembayaran negara, maka pemerintah dapat mengurangi pengeluaran belanja di sektor tertentu.

3. Obligasi Publik

Merupakan penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara sebagai investasi, seperti Surat Berharga Negara (SBN) Ritel.

Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia

Adapun contoh kebijakan fiskal di Indonesia, yaitu;

• Tax Amnesty

Yakni pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan pajak dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan kekayaannya.

• Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas

Yakni bertujuan untuk memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat.

• Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)

Yakni penetapan harga jual maksimum untuk beberapa barang tertentu. Barang-barang dengan HET pada umumnya adalah sembako dan obat-obatan.

Demikian penjelasan mengenai kebijakan fiskal yang perlu diketahui. Untuk mempelajarinya lebih dalam, Sampoerna University memiliki fakultas Bisnis yang dibangun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan individu yang cakap dan terlatih untuk mengisi lapangan pekerjaan di sektor manajemen bisnis, perbankan dan jasa keuangan di Indonesia.

Program akademik dalam Fakultas Bisnis dirancang untuk memenuhi kurangnya talenta bangsa dalam sektor ini dan memastikan bahwa semua mahasiswa kami sanggup bersaing untuk pekerjaan di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu Sampoerna University bekerjasama dengan Universitas Arizona di Amerika memberikan pengalaman belajar di luar negeri namun mahasiswa/i tetap belajar di Indonesia.

Tertarik mengetahui program double degree Sampoerna University? Silakan isi data dibawah ini. Team kami siap membantu Anda.

[formidable id=8]

Referensi
Wikipedia