Artikel,
Artikel - FAS,
Artikel - FET,
Artikel - FOB,
Artikel - FOE,
Edukasi,
Istilah akuntabilitas bisa jadi sering didengar atau ditemukan dalam manajemen atau pengelolaan perusahaan dan juga pemerintahan. Akuntabilitas adalah istilah yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban atau kondisi yang membutuhkan tanggung jawab. Meski demikian, istilah ini menjadi salah satu prinsip yang harus diterapkan seseorang dalam bidang apa pun.
Akuntabel sangat erat kaitannya dengan transparansi kinerja pengurus dan perwakilan dalam memberi pertanggungjawaban terhadap pekerjaan yang dikerjakan kepada para pemangku kepentingan. Pentingnya seseorang bersikap akuntabel karena dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan mempermudah mekanisme pengawasan dalam menjalankan pekerjaan,
Akuntabilitas artinya sebuah pertanggungjawaban pihak diberi kuasa atau mandat dalam memerintah kepada yang memberi mereka mandat tersebut. Maknanya, sebagai pertanggungjawaban menciptakan pengawasan distribusi kekuasaan kepada berbagai lembaga, baik di perusahaan maupun pemerintahan hingga mengurangi penumpukan kekuasaan.
Definisi secara luas disebutkan bahwa sebuah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) dalam memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktivitas serta kegiatan sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul yang diberikan oleh pemberi kuasa atau pertanggungjawaban itu.
Sementaraitu Mohammad Mahsun secara sempit menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa dan untuk apa organisasi tersebut bertanggung jawab.
Arti akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Khususnya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Tak hanya dilakukan perusahaan dan pemerintahan tetapi juga organisasi.
Suatu bentuk kewajiban pertanggungjawaban baik terhadap keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan misi organisasi yang dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Target yang sebelumnya sudah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik oleh pelaksananya.
Merupakan kewajiban dalam memberi pertanggungjawaban guna menerangkan kinerja serta tindakan yang dilakukan seseorang. Selain itu juga bisa badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak lain dengan hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut sesuai aturan yang ditetapkan.
Hubungan dalam hal ini maksudnya adalah hubungan dua pihak, antara individu atau kelompok dalam institusi negara dan masyarakat. Pemberi pertanggungjawaban juga akan memberi arahan serta bimbingan dalam mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilakukan, di sisi lain kelompok dalam institusi harus memenuhi semua kewajiban.
Mengharapkan hasil berupa perilaku aparat atau orang yang diberikan amanah dalam pekerjaan yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Setiap individu atau kelompok dalam institusi dipaksa bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Selain itu juga berupaya memberi kontribusi untuk mencapai tujuan bersama.
Laporan yang dibutuhkan adalah laporan kinerja berupa perwujudan dari prinsip akuntabilitas, artinya mampu menjelaskan tindakan dan hasil yang sudah dicapai oleh individu serta kelompok suatu institusi. Selain itu mampu memberi bukti secara nyata terkait hasil yang sudah dilakukan sebelumnya sesuai kewajiban.
Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berupa laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Sementara dalam sebuah institusi, wujud laporan biasa disebut dengan LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban dan dalam kewajiban ini menunjukkan adanya tanggung jawab. Sementara tanggung jawab menghasilkan sebuah konsekuensi, konsekuensi ini bisa berupa dua hal berbeda dalam bentuk hasilnya. Yakni penghargaan dan sanksi, terhadap individu atau kelompok di dalam institusi yang melaksanakan tanggung jawabnya.
Tujuan utama dari akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja individu atau kelompok dalam instansi atau perusahaan atau pemerintah. Akuntabilitas memiliki pendekatan bersifat proaktif, sehingga akuntabilitas dimaknai dengan sebuah hubungan dan proses yang direncanakan dalam mencapai suatu tujuan.
Dalam proses setiap individu dan kelompok suatu institusi atau perusahaan dan organisasi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif dan terlibat dalam proses evaluasi sebagai cara meningkatkan kinerja. Terdapat beberapa alasan mengapa akuntabilitas memiliki manfaat sangat penting dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi, berikut di antaranya.
Tingkatan akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang terdapat dalam diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral hingga etika. Pribadi atau seseorang dengan prinsip akuntabilitas menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan merupakan masalah yang membuat lingkungan terdampak negatif.
Mengacu pada hubungan antara individu dalam hal ini yang diberikan tanggung jawab dengan lingkungan kerja, seperti hubungan antara PNS dengan instansi pemberi kewenangan. Instansi pemberi kewenangan harus memberi tanggung jawab dalam arahan, bimbingan hingga sumber daya yang memadai hingga menghilangkan hambatan.
Kinerja sebuah institusi biasanya dikerjakan atas dasar kerja sama kelompok, namun tidak bisa disebut atau menggunakan istilah ‘saya’ tetapi memakai ‘kami’. Hal ini berlaku dalam proses pelaksanaan kinerja, akuntabilitas tingkat ini juga merupakan pembagian kewenangan antarkelompok dalam institusi terkait dan memainkan peranan penting dalam mencapai kinerja.
Tingkatan akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil laporan kinerja yang sudah tercapai oleh pemilik tanggung jawab. Laporan ini termasuk yang dilakukan oleh individu maupun kinerja dari organisasi kepada masyarakat umum lain.
Stakeholder dalam hal ini meliputi masyarakat umum, pembayar pajak dan pengguna jalan yang memberi masukan, saran serta kritik terhadap kinerja seseorang atau organisasi. Tingkatan akuntabilitas stakeholder merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan dan kinerja adil, bermartabat dan responsif.
Dimensi akuntabilitas yang pertama adalah kejujuran dan hukum, hal ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya dan disepakati untuk ditaati bersama dalam prosesnya.
Berkaitan mengenai prosedur yang dipakai dalam pelaksanaan tugas sudah baik atau belum, termasuk sistem informasi akuntansi, manajemen hingga prosedur administrasi. Prinsip yang banyak digunakan oleh organisasi sektor umum, sehingga dimensi ini mampu memberi pelayanan kepada publik secara cepat, ramah dan responsif.
Dimensi yang satu ini memberi pertimbangan mengenai tujuan yang ditetapkan, apakah mampu tercapai atau tidak. Selain itu apakah ada alternatif program lain yang memberi hasil maksimal tetapi biaya yang digunakan minimal. Sehingga masih dicari terkait kemungkinan yang akan digunakan sebagai langkah ke depannya.
Merupakan dimensi terakhir dari akuntabilitas dan isinya berkaitan dengan pertanggungjawaban terkait kebijakan yang diambil kepada masyarakat luas. Tentunya keputusan yang diambil lebih banyak memberi manfaat dan keuntungan ketimbang dampak buruk yang dirasakan masyarakat luas.
Demikian penjelasan mengenai akuntabilitas, mulai dari pengertian, aspek-aspek di dalamnya hingga mekanisme yang ada di Indonesia. Jurnal Sampoerna University memberi informasi lebih detail kepada para mahasiswa sebagai referensi tambahan dalam mengerjakan tugas. Sampoerna University memberi fasilitas lengkap dalam proses pembelajaran mahasiswa.
Menerapkan kurikulum internasional yang membuat para mahasiswa memiliki kesempatan merasakan pembelajaran perkuliahan di luar negeri. Berkat kerjasama Sampoerna University dengan perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat. Lulusan Sampoerna University juga memungkinkan memiliki gelar dari perguruan tinggi luar negeri tanpa harus berkuliah di sana.
Referensi
Kompas – Apa arti akuntabilitas